Larangan Aktivitas Sekolah-Sekolah Islam di Salah Satu Negara Bagian India
Menurut Iqna, Pengadilan India telah melarang sekolah-sekolah Islam di Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di negara itu, dalam sebuah tindakan yang dapat memperlebar kesenjangan antara banyak Muslim India dan pemerintah nasionalis yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi menjelang pemilihan umum.
Putusan pengadilan tersebut, yang dikeluarkan pada hari Jumat, membatalkan undang-undang yang disahkan pada tahun 2004 tentang pengelolaan sekolah agama di negara bagian Uttar Pradesh.
Dengan mengklaim bahwa kegiatan sekolah-sekolah ini melanggar sekularisme yang diabadikan dalam Konstitusi India, pengadilan ini memerintahkan pemindahan siswanya ke sekolah tradisional.
Iftikhar Ahmed Javed, kepala Dewan Pendidikan Sekolah Keagamaan Negeri, mengatakan keputusan pengadilan akan berdampak pada 2,7 juta siswa dan 10.000 guru di 25.000 sekolah.
Muslim merupakan 5% dari 240 juta penduduk negara bagian Uttar Pradesh.
India akan mengadakan pemilihan umum antara bulan April dan Juni, yang diperkirakan akan dimenangkan oleh Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Modi.
Kelompok Muslim dan hak asasi manusia menuduh beberapa anggota dan afiliasi Partai ekstremis Hindu Bharatiya Janata memublikasikan ujaran kebencian anti-Islam dan merusak properti Muslim. Sementara Modi menyangkal adanya diskriminasi agama di India.
BJP mengatakan pemerintah sedang memperbaiki kesalahan sejarah, termasuk pembukaan kuil Hindu baru-baru ini di lokasi masjid abad ke-16 yang dihancurkan pada tahun 1992. (HRY)
